PTKP 2019

PTKP 2019 – Bagi Anda yang telah bekerja dan masih di wilayah Indonesia, tentu Anda sudah tahu bahwa penghasilan yang Anda dapatkan masih dikenakan pajak, yang disebut sebagai pajak penghasilan. Baik PRT maupun PRT, pajak ini telah menjadi kewajiban setiap orang yang memiliki penghasilan. Meskipun perhitungan ini dapat dilakukan dengan cara yang lebih praktis, ada ketentuan standar untuk menghitung pajak. Suatu hal yang penting untuk diketahui tentang penghasilan tidak kena pajak, oleh karena itu lebih akrab disebut PTKP.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan PTKP telah dengan jelas ditunjukkan pada halaman Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan memuat jumlah dan kondisi yang memprihatinkannya. Jumlah PTKP juga telah berubah karena cukup untuk tanggung jawab wajib pajak dan status perkawinannya. PTKP sendiri diterapkan atas dasar bahwa pendapatan ini adalah jumlah Rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara atau wajib pajak. Hanya dengan demikian jika penghasilan yang diperoleh karyawan melebihi PTKP yang berlaku, perusahaan harus mengurangi dasar untuk menghitung pajak penghasilan 21.
PTKP 2019
PTKP 2019

Tarif PTKP terbaru 2019

Sebelum Mamikos terus menghitung tingkat penghasilan tidak kena pajak atau PTKP 2019, yang terbaik adalah Anda tahu pajak terlebih dahulu.
Memahami pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar oleh orang untuk suatu negara dan juga dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Orang-orang yang membayar pajak tidak akan langsung mendapat manfaat dari pajak, karena pajak hanya digunakan untuk keperluan umum, bukan untuk keuntungan pribadi.
Memahami PTKP (penghasilan tidak kena pajak)

PTKP (penghasilan tidak kena pajak), yaitu jumlah penghasilan yang merupakan batas tidak kena pajak untuk pembayar pajak pribadi, dengan kata lain jika penghasilan bersih dari satu wajib pajak tunggal yang akan melakukan pekerjaan atau pekerjaan bebas lainnya maka jumlahnya akan di bawah PTKP tidak akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) dan pasal 25/29. Jika status karyawan atau penerima penghasilan sebagai subjek pajak penghasilan pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dibuat dalam pengurangan pajak penghasilan pasal 21.

PTKP tunggal / perorangan
Seperti dijelaskan di atas, PTKP didasarkan pada jumlah karyawan dan status perkawinan. Untuk wajib pajak dengan status lajang, PTKP 2018 adalah total 54.000.000 Rupiah per tahun. Ini berarti bahwa ketika Anda memiliki karyawan yang belum menikah dan tidak memiliki karyawan, karyawan tersebut tidak memiliki pengurangan pajak berdasarkan pajak penghasilan 21 (pendapatan lebih rendah dari lift ini). Dalam perhitungan karyawan ini termasuk dalam kelompok TK / 0.
PTKP adalah Tunggal dengan deposito
Cerita berbeda ketika karyawan memiliki karyawan, jika anak adalah hasil perkawinan, atau objek karyawan lain, setiap karyawan akan menaikkan batas PTKP sebesar 4.500.000 Rp. Peningkatan berdasarkan jumlah tanggungan berlaku untuk maksimal tiga karyawan dan, jika lebih, batas maksimum diterapkan. Kelompok karyawan ini adalah TK / 1, TK / 2 atau TK / 3 tergantung pada jumlah tanggungan.
PTK tunggal untuk keluarga
Untuk karyawan yang sudah menikah, perhitungannya sedikit berbeda. Istri atau suami yang merupakan kontributor utama memiliki angka PTP sebesar Rp.58.500.000. Setiap anak yang dimiliki kemudian akan menambah total PTKP dari Rp 4.500.000 hingga maksimum tiga anak. Perhitungan ini diterapkan karena manajer umum pajak menghitung keluarga sebagai unit ekonomi dengan NPWP. Kondisi ini termasuk dalam kelompok K / 0, dengan status perkawinan tidak / tidak memiliki anak, dan K / 1, K / 2, K / 3 berdasarkan pada anak yang dimiliki.
PTKP bersatu
Kasus yang berbeda untuk suami dan istri yang keduanya memiliki pekerjaan dan memiliki NPWP sendiri. Status K / … yang merupakan kelompok pembayar pajak yang sudah menikah ditanggung oleh suami dan disesuaikan dengan tanggungan anak yang dimilikinya. Sementara istri masuk kelas TK / 0 atau dianggap tanpa karyawan di mata hukum yang berlaku. Untuk kondisi ini, kelompok yang diberikan adalah K / I / 0 untuk mereka yang tidak memiliki / tidak punya anak dan K / I / 1, K / I / 2 atau K / I / 3 berdasarkan anak-anak yang mereka miliki. Jumlah PTKP kemudian digabungkan antara PTKP suami dan PTKP istri menurut tanggungannya.